Ketua MPR, Zulkifli Hasan. MPR tengah giat menyosialisasikan dan mengampanyekan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara ke semua lapisan masyarakat. (MPR)
" ... kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh anak bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu disosialisasikan..."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menilai saat ini banyak kepala daerah yang melupakan pendidikan karakter bangsa, hingga bahkan tidak berkontribusi mempertahankan keutuhan karakter bangsa.
Mereka, lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu, masih menganggap Pancasila milik orang-orang tua saja. Sosialisasinya pun, dibebankan pada MPR saja.
"Karena itulah kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh anak bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu disosialisasikan," kata Zulkifli saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Bogor, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Senin.
Dia berharap, masalah Pancasila, masalah pendidikan karakter bangsa menjadi perhatian semua kalangan, termasuk para kepala daerah, baik bupati, walikota, maupun gubernur.
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi perjuangan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam memperhatikan masalah karekter bangsa, melalui pembentukan kelas karakter dan sekolah karakter.
Dia berharap, masalah Pancasila, masalah pendidikan karakter bangsa menjadi perhatian semua kalangan, termasuk para kepala daerah, baik bupati, walikota, maupun gubernur.
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi perjuangan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam memperhatikan masalah karekter bangsa, melalui pembentukan kelas karakter dan sekolah karakter.
Di kelas itulah, siswa-siswinya dibekali masalah nilai-nilai Pancasila yang diajarkan para pendiri bangsa serta diberikan pengenalan terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa.
Pada masa Orde Lama berkuasa, ada pelajaran Civics alias Kewarganegaraan, yang salah satu tujuannya menanamkan paham kebangsaan, karakter bangsa, dan persatuan di antara semua warga negara selain sistem bernegara.
Pelajaran ini diubah Orde Baru menjadi Pendidikan Moral Pancasila alias PMP, dan termasuk mata pelajaran wajib untuk dikuasai setiap peserta ajar. Selepas reformasi, pelajaran ini tidak ada lagi.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/552134/ketua-mpr-nilai-banyak-kepala-daerah-lupakan-pendidikan-karakter-bangsa
0 comments:
Posting Komentar