Berikut ini merupakan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2014/2015 yang diperlukan dalam pembelajaran PPKn Kelas X SMA. Semoga perangkat ini dapat membantu proses pembelajaran PPKn menjadi lebih baik sesuai dengan Kurikulum 2013. Saran dan masukan agar perangkat ini menjadi lengkap, up date, dan mudah diterapkan, kami menantinya. Silahkan unduh dengan mengklik pilihan di bawah ini: 1. Program Tahunan (Prota) 2. Pembagian Pekan Efektif 3. Proram Semester (Promes) 4. Silabus PPKn Kelas X SMA 5. RPP PPKn Kls. X tentang HAM Tahun 2014/2015
Lampiran: C Perhatikan dan bacalah berita di bawah ini. Kamis, 13 Juni 2013 11:30:24
4 Kasus Pejabat Arogan Dua Pekan Terakhir
Zakaria Umarhadi dan Febriyani
Dua pekan terakhir ini publik dikagetkan berita perilaku arogan beberapa pejabat negeri ini. Di awali dari cerita kasus pemukulan seorang pejabat terhadap pramugari Sriwijaya Air, hingga terakhir berita tentang perilaku arogan pejabat Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Hamburg, Jerman. Bicara pejabat arogan jadi teringat komentar Abdullah Hehamahua, Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi aksi pejabat pemukul Pramugari. Menurut dia, perilaku arogan pejabat itu pola-pola perilaku 'bos', ketika ditegur oleh rakyat tersinggung.
Berikut ini 4 perilaku arogan pejabat negeri ini dalam dua pekan terakhir: 1. Bupati tak pakai helm ancam demo DPRD
Pertama kisah Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, mengancam akan mengerahkan massa untuk unjuk rasa di kantor DPRD. Gara-garanya, DPRD kabupaten setempat meminta Kapolres Inhu bersikap tegas kepada bupati yang touring tak mengenakan helm.
bupati touring tak pakai helm (dok: www.merdeka.com)
Bukanya meminta maaf, sang bupati malah mengancam akan mengerahkan massa mendemo DPRD. Dia beralasan naik motor di pedesaan tak perlu pakai helm.
"Saya tidak memakai helm karena saya menyapa masyarakat saya. Saya mengendarai motor di pedesaan, bukan di perkotaan, masa begitu saja di komentari," ungkap Yopi kepada merdeka.com senin malam (10/6) melalui telepon selulernya.
Waktu itu Yopi Arianto dan sejumlah pejabat setempat touring menunggang motor trail. Dia menemui warga dan berkunjung ke Camp Granit, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Kecamatan Batang Gangsal. Masalahnya, saat touring itu Yopi tak mengenakan helm.
2. Anggota DPRD Solo pukul warga
Anggota DPRD Kota Solo, Jawa Tengah Paulus Haryoto, dilaporkan ke Polresta setempat karena diduga telah memukul pedagang makanan keliling, Riza Satuhu Yuwono pada Selasa kemarin (11/6). Riza merupakan warga Kusumodilagan RT 2 RW 11 Pasar Kliwon.
Paulus memukul Riza hingga pelipis kirinya berdarah. Peristiwa tersebut berawal ketika korban beserta temannya hendak pulang, usai membeli makanan kecil dari sebuah toko kelontong di Jalan Patimura.
Namun tak disadari, saat parkir sepeda motor korban merintangi jalan. Pada saat bersamaan melintas mobil anggota DPRD Solo yang dikendarai bersama istri. Karena merasa terhalang oleh korban, Paulus kemudian beberapa kali membunyikan klakson.
Bukannya meminggirkan sepeda motor, korban yang mengaku kaget justru menegur Paulus. Bahkan korban sempat menggebrak mobil Paulus. Karena tak terima mobil digebrak, Paulus kemudian memukul Riza.
3. Kekerasan petugas KJRI Jerman
Sikap arogan juga di tunjukan oleh seorang petugas KJRI Hamburg, Jerman. Gara-gara bersenggolan, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang mengikuti kegiatan olahraga di KJRI Hamburg mengalami penganiayaan, dikeroyok dan ditonjok oleh sang petugas.
Seperti siaran pers yang diterima merdeka.com dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman cabang Hamburg, Rabu (12/6), peristiwa bermula saat KJRI Hamburg menggelar kegiatan Peringatan HUT RI pada 8 Juni 2013 lalu.
Berdasarkan kronologi yang dibuat PPI Hamburg, pemukulan terjadi di lapangan sepakbola Stadtpark (Fussballplatz Neuewelt) Hindenburgstr. 1,22303 Hamburg. Korban bernama Puji Syukran (PS) yang merupakan anggota PPI Hamburg.
Sementara pelaku yang juga warga negara Indonesia merupakan staf lokal KJRI berinisial RG. "Sekitar Pukul 14.30 waktu Hamburg tiba-tiba Saudara PS ditabrak RG, pada saat RG ingin buang sampah tanpa PS mengetahui sebabnya."
4. Kepala BKPM pukul pramugari
Terakhir kisah seorang pramugari maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Febriyani menjadi korban pemukulan Zakaria Umarhadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Provinsi Bangka-Belitung. Febri dipukul karena Zakaria merasa tersinggung diminta mematikan telepon seluler saat di pesawat.
Kronologis pemukulan terhadap pramugari Sriwijaya Air (dok: www.youtube.com)
Zakaria yang diduga tidak terima dengan peringatan Febri mengejar dan memukul pramugari itu dengan koran yang digulung. Setelah kejadian pemukulan tersebut, keamanan bandara langsung mengamankan Zakaria. Tidak terima dengan perlakuan Zakaria, Febri lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalanbaru, Bangka.
Terakhir kisah seorang pramugari maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Febriyani menjadi korban pemukulan Zakaria Umarhadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Provinsi Bangka-Belitung. Febri dipukul karena Zakaria merasa tersinggung diminta mematikan telepon seluler saat di pesawat.
Zakaria yang diduga tidak terima dengan peringatan Febri mengejar dan memukul pramugari itu dengan koran yang digulung. Setelah kejadian pemukulan tersebut, keamanan bandara langsung mengamankan Zakaria. Tidak terima dengan perlakuan Zakaria, Febri lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalanbaru, Bangka.
Lampiran: A Perhatikan dan bacalah berita di bawah ini. Kamis, 9 Mei 2013 10:16:29
6 Cerita nestapa yang dialami para buruh kuali
Lokasi pabrik kuali (dok: www.merdeka.com)
1. Makan dengan sambal, mandi dengan sabun colek Perlakuan Yuki Irawan kepada para buruhnya memang sungguh biadab. Selain tidak dibayar dan kerap disiksa, para buruhnya pun diperlakukan bah budak. Makanan yang diberikan hanya sambal dan tempe setiap harinya.
"Korban tidur di ruangan 40 X 40 meter, tanpa jendela atau ventilasi, 1 WC," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar dalam rilisnya, Sabtu (4/5).
"Para korban terbiasa mandi dengan menggunakan sabun colek di satu WC tanpa bak mandi, yang menyatu dengan ruang penyekapan. Korban rata-rata usia 20-an, 5 di antaranya berusia di bawah 18 tahun," tambahnya.
2. Para buruh banyak menderita penyakit
Akibat tindakan tidak manusiawi, para buruh mengalami luka-luka di tubuhnya. Mereka tak berani melawan karena pemilik pabrik menyewa centeng untuk menghajar para buruh.
"Korban mengalami luka akibat pukulan, luka air timah, asma, batuk, gatal-gatal, kadas, kutu air diderita korban," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar.
Selain itu, telepon genggam, baju dan uang buruh juga disita. Mereka dilarang bersosialisasi. Makanan yang diberikan hanya sambal dan tempe setiap harinya. "Korban tidur di ruangan 40 X 40 meter, tanpa jendela atau ventilasi, 1 WC," ungkapnya.
"Para korban terbiasa mandi dengan menggunakan sabun colek di satu WC tanpa bak mandi, yang menyatu dengan ruang penyekapan. Korban rata-rata usia 20-an, 5 di antaranya berusia di bawah 18 tahun," tambahnya.
Penderitaan para buruh yang diperlakukan secara keji akhirnya dapat dihentikan. Sebanyak 36 buruh mengalami penyiksaan selama bekerja di pabrik kecil yang terletak di RT 3/4, Kampung Bayur Ropak, Desa Lebak Wangin, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
Temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan Koordinator (KontraS), para korban dipekerjakan tanpa menerima bayaran sepeser pun dengan jam kerja dari pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB. Kondisi tempat para buruh bekerja juga tidak layak.
Kemudian, mereka disekap di lantai dua tempat pembuatan kwali yang berada dalam satu komplek dengan rumah pelaku yang megah.
"28 Korban semuanya tidak menggunakan baju, karena setiap orang hanya diperkenankan memiliki satu baju saja," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar dalam rilisnya, Sabtu (4/5).
Pabrik kuali Tangerang
4. Hari pertama kerja langsung dihajar
Bagas (22), salah satu korban perbudakan buruh di pabrik kuali Tangerang, mengatakan saat hari pertama kerja, dirinya sudah mengalami kekerasan fisik. Setibanya di pabrik, Bagas disambut oleh mandor, dan langsung digeledah, kemudian disita barang-barang miliknya.
"Ketika penggeledahan sudah langsung ditampar dan ditoyor. Lalu di pabrik itu, setiap orang dihari pertamanya bekerja, mereka diharuskan untuk saling pukul satu sama lain di depan para pekerja lainnya," ujar Bagas di Kantor Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Bagas menambahkan setiap harinya, para buruh yang sudah letih seharian bekerja masih harus disiksa. "Yang pernah mukul itu mandor, bos Yuki dan TNI," katanya.
5. Disiksa dan disekap di WC
Beberapa buruh pabrik kuali berusaha melarikan diri karena tidak kuat dengan penyiksaan yang dilakukan Yuki Irawan sang majikan dan para mandornya. Namun buruh pabrik yang tertangkap saat melarikan diri malah bernasib buruk.
Hal itulah yang sempat menimpa Dirman. Dirman sempat mencoba kabur namun diteriaki maling oleh anggota TNI yang jadi centeng Yuki Irawan. Dirman pun akhirnya ditangkap warga dan dibawa kembali ke pabrik untuk dihajar.
"Di pabrik saya langsung disiksa oleh anggota TNI itu. Kedua tangan dan kaki saya diikat lalu dipukuli di depan teman-temannya. Setelah sudah puas memukuli, saya dikurung di WC dan seharian ngga dikasih makan, besoknya suruh kerja lagi," kata Dirman di kantor KontraS kemarin.
6. Diacam ditembak dan mayatnya dibuang ke laut
Nuryana (20) korban perbudakan buruh di pabrik kuali Tangerang menceritakan semua penderitaannya yang dialaminya. Menurut Nuryana selama disekap dan dipekerjakan sebagai budak, dia kerap disiksa oleh anggota Brimob.
Selain Brimob, ada juga anggota TNI yang selalu mengintimidasi mereka. Bahkan Nuryana dan kawan-kawannya selalu diancam akan dibunuh.
"Iya diancam mau ditembak mati terus mayatnya dibuang ke laut. Mereka juga sering menembakkan pistol ke samping kaki buat mengancam kita," ujar Nuryana di kantor Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Mesti di bawah ancaman TNI dan Brimob, mereka masih sering protes atas perlakuan yang tidak manusiawi. Bukannya didengar, mereka malah semakin disiksa dan dipukuli.
Lampiran: B Perhatikan dan bacalah berita di bawah ini. Selasa, 4 Juni 2013 | 09:13 WIB
Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa. Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa dua atau tiga hari lagi.
"Katanya, warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru rampung.
"Makanya, tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Tolak Penggusuran, Warga Bantaran Waduk Pluit Blokir Jalan (dok: www.youtube.com)
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut-marut, terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah, saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Ia mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun, apalagi rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang penting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi, kita sanggup pindah," ujarnya.
Dari pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Waduk Pluit Berubah, Masih ada Warga Nekat Mematok Lahan
JAKARTA, KOMPAS.com-Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Add caption
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengontrol proses normalisasi
Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/6/2013)
Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca
Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya. (NDY/MDN)
Pemulangan tahap ketiga TKI overstay di Arab Saudi.
Lampiran: D
Bacalah berita ini dengan baik, kemudian berikan komentar, apakah benar termasuk pelanggaran HAM.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja mengaku, sudah menerima sejumlah informasi dari Migrant Care terkait pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan KPK di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Dalam sidak itu, KPK menemukan adanya praktik pemerasan dan percaloan terhadap para TKI. "Kami menerima banyak informasi yang sangat-sangat menarik bahwa sebenarnya menurut pendapat teman-teman Migrant Care dari hasil kajian berbagai lembaga internasional, ini adalah pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara dengan negara-negara yang memperlakukan para pekerja itu secara tidak manusiawi," kata Adnan, di kantornya, Rabu 6 Agustus 2014. Selain itu, Adnan mengatakan, mendapat informasi dari Migrant Care mengenai adanya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan bahkan perusahaan travel. "Harapannya agar mereka bisa menyampaikan aspirasi para TKI," kata dia. Adnan menambahkan, untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Migrant Care ini, pihaknya berencana kembali melakukan pertemuan bersama Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI serta pihak-pihak terkait lainnya. "Kami akan bertemu kembali dengan teman-teman dari Migrant care, Menteri Tenaga Kerja, serta BNP2TKI dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencari solusi yang konstruktif," ujar Adnan. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah membenarkan, telah memberikan informasi mengenai adanya anggota dewan yang memiliki PJTKI dan perusahaan travel. Anis mengatakan, setidaknya ada 6 anggota DPR dan DPD RI yang telah disampaikan informasinya kepada KPK. Namun, dia enggan mengungkapkan nama atau asal partai para anggota dewan yang dilaporkannya tersebut. Menurut dia, adanya kepemilikan PJTKI dan perusahaan travel oleh anggota dewan bisa saja terindikasi dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. "Karena itu, saya kira pola-pola abuse of power yang lebih sistemik, terstruktur. Situasi itu menghambat reformasi, tidak hanya birokrasi tapi juga regulasi secara menyeluruh terkait penempatan dan perlindungan TKI," ucap Anis.
Berikut ini merupakan perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran PPKn Kelas XI SMA oleh guru. Semoga perangkat ini dapat membantu proses pembelajaran PPKn menjadi lebih baik sesuai dengan Kurikulum 2013. Saran dan masukan agar perangkat ini menjadi lengkap, up date, dan mudah diterapkan, kami menantinya. Silahkan unduh dengan mengklik pilihan di bawah ini:
