November 2014 ~ PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) K13

Bendera RRC

Sejak didirikan pada tahun 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). Walupun seringkali dilihat sebagai negara yang berhaluan komunis, kebanyakan sektor ekonomi China telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, China masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara yang berhaluan komunis dan hal itu memang karena China merupakan negara komunis abad ke-20 yang lalu. Secara resmi China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa China merupakan negara komunis seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh China, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu penyebab masalah ini adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Cina.

Media Presentasi Sistem Pemerintahan RRC karya Viktor dan Novia Kelas XII IPS 2

Dalam bidang politik, China masih dikuasai oleh Partai Komunis China.Rekrutmen politik juga dilakukan oleh partai komunis China, dan partai ini akan secara tega melakukan protes atas organisasi atau apapun yang dapat membahayakan kedudukannya dalam pemerintahan. Selain itu tujuan utama dari Partai Komunis China adalah untuk selamanya mempertahankan kekuasaan atas China, partai tidak akan pernah runtuh dan akan selalu mempunyai kekuatan untuk megendalikan negara beserta rakyatnya. Salah satu kebijkan politik Deng Xiaoping yang terkenal adalah“Satu Negara Dua Sistem”.

Inti dari kebijakan politik ini adalah Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri. Pada awalya Taiwan juga pernah ditawarkan untuk melakukan reunifikasi dengan Republik Rakyat China dibawah dasar kebijakan Satu Negara Dua Sistem, tapi tetap saja status Taiwan yang khusus tidak bisa disamakan dengan Hongkong dan Makau.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, sepertinya China tidak perlu diragukan lagi kekuatan perekonomiannya. Awalnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk merubah sistem perekonomian China. Deng Xiaoping memulainya dengan melakukan reformasi kebijakan pintu terbuka yang menyebabkan privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintah atas perekonomian China. Beliau membiarkan sebagian kecil penduduk untuk mendapatkan kekayaan, dan mereka yang membantu mendorong maju perekonomian China selama 90-an sampai dengan akhir abad ke-20.

Meskipun begitu, asumsi dasar tentang pemerintah Cina masih berlaku yaitu pemerintah China masih mempertahankan bahwa partai harus selalu memegang kendali, pemerintah tidak akan runtuh di dalam partai, dan partai harus memegang kekuasaan selamanya. Dari perspektif struktur politik di China, jelas bahwa partai dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian China. Karena partai sudah memiliki keunggulan mutlak di sisi politik, begitu juga dibidang perekonomian sehingga Partai Komunis China tidak akan merasa takut lagi terhadap gangguan dari dalam negeri.

Dalam masalah kependudukan, China mengaku bahwa meskipun negaranya berhaluan komunis tetapi hak-hak tiap individu tetap diakui, meskipun hanya dalam batasan tertentu. Pemerintah China mengakui bahwa China merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kepada etnik bangsa minoritasnya dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan.

Semua kekuasaan dalam pemerintah dari Republik Rakyat Cina dibagi antara tiga badan: di Partai Komunis Cina yang Pemerintah Pusat Rakyat (Dewan Negara), dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Sebagai peran Angkatan Darat adalah untuk menegakkan keputusan ini, dukungan dari PLA penting dalam mempertahankan kekuasaan Partai.

Kekuasaan terkonsentrasi di Pemimpin Paramount, yang mengepalai tiga badan: Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan dari Komite Sentral , Presiden Republik Rakyat Cina , dan Ketua Komisi Militer Pusat . Baru-baru ini, para ahli telah mengamati tumbuh keterbatasan untuk mengontrol Pemimpin Paramount de facto atas pemerintah.

Kekuatan hukum dari Partai Komunis dijamin oleh konstitusi RRC dan posisinya sebagai otoritas tertinggi politik di RRC diwujudkan melalui kontrol komprehensif negara, militer, dan media. Menurut juru bicara pemerintah terkemuka:

Kami tidak akan pernah cukup salin sistem negara-negara Barat atau memperkenalkan sistem banyak pihak memegang jabatan di rotasi, meskipun lembaga negara China memiliki tanggung jawab berbeda, mereka semua mematuhi prinsip-prinsip garis, dan kebijakan partai.

Organ utama dari kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang Presiden , dan Dewan Negara. Anggota Dewan Negara meliputi Premier , sejumlah variabel Wakil Premiers (sekarang empat), lima anggota dewan Negara (protokol yang sama dari wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio sempit), dan 29 menteri dan kepala komisi Dewan Negara. Selama tahun 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dan negara, dengan partai memutuskan kebijakan umum dan negara melaksanakannya. Usaha ini ditinggalkan pada 1990-an dengan hasil bahwa kepemimpinan politik dalam negara juga para pemimpin partai, sehingga menciptakan fokus terpusat tunggal kekuasaan.

Hal ini terdengar untuk seorang eksekutif sub-nasional juga menjadi sekretaris partai. Hal ini sering menyebabkan konflik antara eksekutif dan sekretaris partai, dan konflik ini secara luas dilihat sebagai sengaja untuk mencegah baik dari menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus adalah Daerah Administratif Khusus dari Hong Kong dan Makau di mana hukum nasional Cina Daratan tidak berlaku sama sekali dan daerah otonom di mana, mengikuti praktek Soviet, chief executive biasanya anggota dari kelompok etnis lokal, sementara partai umum sekretaris adalah non-lokal dan biasanya Han China.

Hal ini bertemu setiap tahun selama sekitar dua minggu untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan utama yang baru, undang-undang, anggaran, personil dan utama perubahan. Kebanyakan legislasi nasional di RRC diadopsi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Kebanyakan inisiatif disajikan untuk NPCSC untuk dipertimbangkan oleh Dewan Negara setelah dukungan sebelumnya oleh Komite Tetap Partai Komunis Politbiro. Meskipun NPC umum Dewan Negara menyetujui kebijakan dan rekomendasi personil, NPC dan komite berdiri yang telah semakin menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dan telah mampu memaksa revisi dalam beberapa undang-undang. Sebagai contoh, Dewan Negara dan Partai telah mampu mengamankan bagian dari pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan jalan raya .

A. Konstitusi

Konstitusi pertama kali diciptakan pada tanggal 20 September 1954. Sebelum itu, sebuah konstitusi interim seperti dokumen yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang berlaku.

Para promulgations 2 dan 3 UUD RRC terjadi terhadap latar belakang dari Revolusi Kebudayaan. Berlakunya 2 tahun 1975 disingkat Konstitusi hanya sekitar 30 artikel, dan berisi slogan-slogan komunis dan bahasa revolusioner di seluruh. Peran pengadilan digorok, dan Kepresidenan pergi. Diundangkan pada tahun 1978 diperluas 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.

Pada tanggal 4 Desember 1982, itu diundangkan dan telah menjabat sebagai sebuah konstitusi yang stabil selama lebih dari 20 tahun. Peran Presidensi dan pengadilan normalisasi, dan di bawah Konstitusi, semua warga negara adalah sama. Perubahan dibuat pada tahun 1988,, 1993 1999, dan yang paling baru, pada tahun 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi manusia dilindungi, dan selanjutnya dipromosikan sektor non-publik ekonomi. Rakyat Nasional Kongres adalah badan negara tertinggi dan rumah hanya legislatif di Republik Rakyat Cina.

B. Kongres Rakyat Nasional

Meskipun keanggotaan NPC adalah sebagian besar masih ditentukan oleh Partai Komunis Cina , sejak awal 1990-an telah pindah dari peran sebelumnya sebagai legislatif stempel simbolis namun tak berdaya, dan telah menjadi forum bagi perbedaan kebijakan mediasi antara berbagai bagian dari Partai dan pemerintah. Untuk NPC untuk mengalahkan proposal resmi menempatkan di hadapan mereka adalah jarang, tetapi bukan tidak ada acara, dan NPC telah cukup aktif dalam menjadi forum di mana undang-undang diperdebatkan sebelum dimasukkan ke voting.

C. Presiden

Para Presiden (sebelumnya, Ketua) dan Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat untuk lima tahun. Secara formal, Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional sesuai dengan Pasal 62 dari Konstitusi. Dalam praktiknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan ‘calon tunggal’. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional. Saat ini Presiden Cina Hu Jintao dan Wakil Presiden Xi Jinping .

D. Dewan Negara dari Republik Rakyat Cina

Dewan Negara adalah otoritas kepala Republik Rakyat Cina. Hal ini ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional dan diketuai oleh Perdana Menteri dan termasuk kepala masing-masing departemen dan instansi pemerintah. Dalam politik dari Republik Rakyat Cina, Pemerintah Pusat Rakyat bentuk salah satu dari tiga cabang saling kekuasaan, yang lain menjadi Partai Komunis Cina dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung mengawasi Pemerintah Rakyat berbagai bawahan di provinsi, dan dalam praktek mempertahankan keanggotaan saling dengan tingkat atas Partai Komunis Cina menciptakan pusat menyatu kekuasaan.

Saat Perdana Menteri Dewan Negara Wen Jiabao dan Wakil Premiers adalah Li Keqiang, Hui Liangyu.

E. Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)

Komisi Militer Pusat latihan komando dan kontrol dari Tentara Pembebasan Rakyat dan diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. CMC negara adalah nominal dianggap militer tertinggi pembuatan kebijakan tubuh dan ketuanya, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah komandan-in-chief dari angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, perintah dan kontrol dari PLA, bagaimanapun, masih tinggal dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China Komite Sentral-yang ‘partai CMC’, juga disebut dandino. Saat ini Ketua Komisi Militer Pusat adalah Hu Jintao dan Wakil Ketua Xi Jinping , Guo Boxiong dan Xu Caihou .

F. Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat Procuratorate

Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah administrasi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis sipil-hukum tradisi masing-masing, dan keluar dari yurisdiksi Mahkamah Rakyat Agung. Para hakim Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional. Saat Presiden Mahkamah Agung Rakyat dan Prokurator Jenderal Agung Rakyat Procuratorate adalah Wang Shengjun dan Cao Jianming secara terpisah.

G. Provinsi dan pemerintah daerah

Para gubernur dari Cina provinsi dan daerah otonom dan walikota yang dikendalikan pusat kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal Kongres Rakyat Nasional (NPC). The Hong Kong dan Makau daerah administrasi khusus (SAR) memiliki beberapa otonomi daerah karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, dan hukum konstitusional dasar, tetapi mereka datang di bawah kendali Beijing dalam hal urusan luar negeri dan keamanan nasional, dan eksekutif kepala mereka dipilih sendiri oleh pemerintah pusat.

Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 ada 50 prefektur pedesaan, 283 kota tingkat prefektur, 374 tingkat kabupaten-kota, 852 kabupaten daerah tingkat bawah yurisdiksi kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662 kota-kota (termasuk yang dimasukkan ke dalam empat kotamadya terpusat dikontrol), 808 kabupaten kota, dan 43.258 kota-tingkat daerah. Kabupaten dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa. Sementara sebagian besar pejabat yang ditunjuk menjalankan mereka, beberapa tingkat lebih rendah telah yurisdiksi pemilihan umum langsung. Organ pemerintahan sendiri daerah otonom etnis (daerah, prefektur, dan kabupaten)-rakyat kongres dan penduduk pemerintah-latihan kekuatan yang sama seperti provinsi-tingkat rekan-rekan tetapi dipandu tambahan oleh Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah dan memerlukan Komite NPC Standing persetujuan untuk memberlakukan aturan yang mereka “dalam pelaksanaan otonomi” dan “dalam terang karakteristik politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok etnis atau kelompok etnis di daerah.”

Referensi:

http://kliktau.blogspot.com

Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;
b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;
c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;
e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;
f. pemberontakan bersenjata;
g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Sedangkan Ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :

a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konfl ik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.
e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.