pkn4all.blogspot.com_ Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.
1) Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
2) Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.
a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.
Incoming Search:
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
isi pokok uu no 32 tahun 2004
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
makalah latar belakang otonomi daerah
sebutkan tujuan kebijakan otonomi daerah
arti penting dan tujuan otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah pdf
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
tujuan dan prinsip otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
tokoh otonomi daerah adalah
jelaskan pengaruh adanya otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah
pengertian dan latar belakang good governance
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
latar belakang sejarah otonomi daerah
penyebab timbulnya otonomi daerah
tujuan latar belakang
latar belakang terbentuknya desentralisasi
latar belakang lahirnya uu no 23 tahun 2014
pendahuluan tentang otonomi daerah
download makalah otonomi daerah pdf
pengertian otonomi daerah
0 comments:
Posting Komentar