Dukung Kami PKN4ALL Dengan Donasi di https://saweria.co/jokosan | Scan Barcode Di Samping | Kami PKN4ALL Besar Karena Dukungan Anda Semua. Terima Kasih!

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

pkn4all.blogspot.com_ Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
  8. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  11. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Incoming Search:
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
isi pokok uu no 32 tahun 2004
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
makalah latar belakang otonomi daerah
sebutkan tujuan kebijakan otonomi daerah
arti penting dan tujuan otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah pdf
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
tujuan dan prinsip otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
tokoh otonomi daerah adalah
jelaskan pengaruh adanya otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah
pengertian dan latar belakang good governance
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
latar belakang sejarah otonomi daerah
penyebab timbulnya otonomi daerah
tujuan latar belakang
latar belakang terbentuknya desentralisasi
latar belakang lahirnya uu no 23 tahun 2014
pendahuluan tentang otonomi daerah
download makalah otonomi daerah pdf
pengertian otonomi daerah

0 comments:

Posting Komentar

Materi Lama

    Dukung Kami PKN4ALL Dengan Donasi di https://saweria.co/jokosan | Scan Barcode Di Atas | Kami PKN4ALL Besar Karena Dukungan Anda Semua. Terima Kasih!

    Postingan Populer

     
    Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia