Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah tidak hanya sekedar pemecahan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, bertujuan untuk mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik yang otoriter menjadi desentralisasi dan
demokratis. Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis akan dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyat, karena kepentingan rakyat dapat dilayani dengan baik.

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah senantiasa harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah, sebagai berikut.

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pengembangan kehidupan demokrasi.

Keadilan.

Pemerataan.

Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI.

Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

Menumbukan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan berbagai hal yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Buku Ajar PPKn Semester 1 Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 dengan pengubahan.

Incoming Search:
8 tujuan otonomi daerah
Incoming Search:
arti daerah otonom
arti desentralisasi
arti penting dan tujuan otonomi daerah
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
buku pkn kelas 10 smk
contoh otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
download makalah otonomi daerah pdf
download materi sma
download rangkuman materi pkn sma pdf
faktor eksternal otonomi daerah
hak dan kewajiban daerah
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
isi pokok uu no 32 tahun 2004
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
jelaskan pengaruh adanya otonomi daerah
landasan hukum otonomi daerah
latar belakang lahirnya uu no 23 tahun 2014
latar belakang makalah otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang otonomi daerah pdf
latar belakang sejarah otonomi daerah
latar belakang terbentuknya desentralisasi
lks pkn kelas 10 kurikulum 2013
makalah latar belakang otonomi daerah
makalah otonomi daerah
materi esensial pkn sma
materi pkn kelas 10 semester 1 ktsp
materi pkn kelas 10 semester 2
materi pkn kelas 11
materi pkn kelas 4 semester 1 pdf
materi pkn kelas 6 semester 2 tentang asean
materi pkn kelas 7 k13
materi pkn kls 9 k 13
materi pkn sd
materi pkn sma kelas 10
materi pkn sma kelas 12
materi pkn smp kelas 7
materi pkn smp kelas 8
materi pkn smp kelas 9
materi pkn smp kls 7
materi pkn uas kelas 12
materi usbn pkn smp
otonomi daerah brainly
otonomi daerah dan desentralisasi
otonomi daerah menurut para ahli
otonomi daerah pdf
otonomi khusus
pelajaran pkn kelas 6 tentang bpupki
pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas
pelaksanaan otonomi daerah di indonesia
pembahasan kisi kisi usbn
pemerintahan daerah diatur dalam
pendahuluan tentang otonomi daerah
pendidikan kewarganegaraan sma pdf
penerapan otonomi daerah dalam konteks nkri
pengertian daerah otonom
pengertian dan latar belakang good governance
pengertian otonomi daerah
penyebab timbulnya otonomi daerah
pertanyaan otonomi daerah
pertanyaan tentang otonomi daerah
pkn kelas 6 penerbit erlangga
pkn kelas 6 semester 2 2018
ppt pkn bab 2 kelas xii
prinsip otonomi daerah
rangkuman materi ips smp
rangkuman materi pelajaran pkn kls 6
rangkuman materi pkn smp kelas 7 8 9
rangkuman materi pkn smp pdf
rangkuman materi sejarah
rangkuman materi usbn biologi sma
rangkuman materi usbn pkn sma 2018
rangkuman materi usbn pkn smk pdf
rangkuman materi usbn pkn smp 2018
rangkuman pelajaran sma
rangkuman pkn bab 5 kelas 10
rangkuman sejarah peminatan pdf
rangkuman sejarah sma pdf
ringkasan materi pkn sd
ringkasan materi usbn sma
ringkasan materi usbn smp
sebutkan dasar hukum otda
sebutkan tujuan kebijakan otonomi daerah
soal pkn kls 6 dan kunci jawaban
tokoh otonomi daerah adalah
tujuan dan prinsip otonomi daerah
tujuan latar belakang
tujuan otonomi daerah brainly
tujuan otonomi khusus
uu otonomi daerah no 32 tahun 2004
uu otonomi daerah terbaru
wewenang pemerintah pusat

Categories: Desentralisasi, Kelas 10