Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo memilih menggarap proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dalam istilah lain dinamakan sebagai Garuda Project."Proyek ini selanjutnya akan disebut Garuda Project karena ini memang proyek besarnya. Proyek ini sebenarnya berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut pulau A,B,C dan seterusnya sampai 17 pulau itu," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4) kemarin.
Pramono menjelaskan, Jokowi telah memerintahkan Menteri PPN atau Kepala Bappenas untuk membuat masterplan proyek NCICD tersebut dalam waktu enam bulan ke depan. Hal tersebut berbarengan dengan moratorium reklamasi 17 pulau. Sebab, nantinya proyek NCICD tersebut akan terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau.
"Presiden telah memberikan arahan dan juga sekaligus meminta kepada Bappenas selama moratorium selama enam bulan ini untuk menyelesaikan program besarnya, planing besarnya antara program NCICD dengan terintegrasi bersama dengan reklamasi yang 17 pulau," ujarnya.
Jokowi memberikan tiga penegasan terkait Garuda Project. Beberapa di antaranya ialah agar masterplan harus detail dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, Jokowi meminta agar tidak ada pelanggaran kaidah hukum dan aturan yang ditabrak.
Langkah eksekusi awalnya, Jokowi meminta dilakukan sinkronisasi di semua Kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Jokowi juga melarang pihak swasta ikut andil dalam proyek besar ini. Dia menyatakan pemerintah harus mengendalikan penuh, yaitu dipegang penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten.
"Yang terakhir presiden menekankan bahwa proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat terutama adalah para nelayan setempat," kata Pramono.
Jokowi menambahkan, pihaknya telah mendapatkan laporan bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yakni sekira 7,5 cm hingga 12 cm. Maka dari itu, Jokowi menyebut diperkirakan seluruh kawasan di Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030.
"Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu 7,5-12 cm. Diperkirakan seluruh Jakarta Utara di bawah permukaan laut pada 2030," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan lewat perkiraan tersebut berakibat pada saat 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya ke Teluk Jakarta. Oleh sebab itu, dia menekankan pengendalian sumber daya air dan lingkungan di Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai hilir.
"Oleh sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang sudah digagas cukup lama ini, akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta," ujarnya.
Garuda Project meliputi pembangunan tembok laut raksasa sebagai langkah untuk melindungi ibu kota terhadap banjir dari laut. Dinding laut raksasa ini akan dibangun dalam bentuk Garuda menjadi ikon nasional. Ini akan memakan waktu 10 sampai 15 tahun dalam pembangunan.
Kota terpadu yang baru ini akan melibatkan 17 pulau-pulau buatan, lengkap dengan jalan tol, kereta api, dan pelabuhan. Harapannya mampu menyerap sekitar dua juta orang untuk lapangan kerja.
Jakarta saat ini penuh sesak dan infrastruktur yang tidak memadai, masterplan ini akan mengurangi tekanan pada kota yang ada. Panjang dinding laut raksasa bisa mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).
Ada dua fase mega proyek ini. Pertama ialah memperkuat dan meningkatkan tanggul pantai yang ada di sepanjang 30 kilometer, dan pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Setelah itu membangun tanggul raksasa dengan lebar 32 kilometer yang meliputi bandara, pelabuhan, jalan tol, kawasan perumahan, kawasan industri, pengolahan limbah, waduk, dan daerah hijau, di ruang sekitar 4000 hektar.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-konsep-jokowi-tata-pesisir-jakarta-lewat-garuda-project.html
0 comments:
Posting Komentar