Latar Belakang Masuknya Jepang Ke Indonesia
Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. adapun masa kependudukan Jepang di Indonesia ada antara tahun 1942 hingga tahun 1945. Kedatangan negara Jepang ke Indonesia bermula pada tanggal 1 Maret 1942. Pada waktu itu, negara Jepang telah sukses mendaratkan tentara- tentaranya di pulau jawa dengan tiga titik , yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat dan Kranggan (Jawa Tengah).
Kedatangan Jepang di Indonesia tersebut berakibat pada suhu politik yang ada pada saat itu. Bahkan pemerintahan Belanda yang pada waktu itu masih berkuasa di Indonesia segera menyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Serah terima kekuasaan Belanda kepada pemerintahan Jepang tersebut kemudian diadakan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati.
Dengan berakhirnya serah terima tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan akan dimulainya kekuasaan baru yang dipimpin oleh pemerintahan Jepang. Ketika pertama kali Jepang berkuasa di Indonesia, kemudian ia membentuk Indonesia menjadi tiga wilayah komando. Adapun ketiga wilayah komando tersebut yaitu meliputi tentara ke – 16 di Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di wilayah Batavia , Tentara ke – 25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan yang terakhir yaitu armada selatan ke -2 terdapat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara , dan Papua Barat yang berpusat di kota Makassar.
Pada saat orang Jepang datang ke Indonesia , mereka disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia (orang- orang Jawa). Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa kedatangan tentara Jepang ke Indonesia telah sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh karena sikap rakyat yang baik dan bersahabat tersebut telah memudahkan orang- orang Jepang dalam mendirikan pemerintahan militernya. Sikap rakyat Indonesia kapada orang – orang Jepang seperti tersebut disebabkan rakyat Indonesia tidak menyadari bahwasannya mereka telah mendapatkan propaganda dari pihak Jepang.
Pihak Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia karena pihak Jepang Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”. juga slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Kemudian, Jepang pun mengangkat orang- orang pribumi untuk menduduki di berbagai kursi pemerintahan dengan menghapuskan prinsip turun temurun dan yang terakhir yaitu Jepang menetapkan wilayah- wilayah Voorstenlanden sebagai daerah istimewa (Kochi)
Adapun tujuan Jepang melakukan propaganda tersebut adalah untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer, untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapuskan pengaruh- pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa agar Jepang mendapatkan kemenangan ketika melakukan perang Asia Timur Raya.
Masa Pendudukan/Penjajahan Jepang
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala ‘kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
· Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
· Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun.
· Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
1. Pemerintahan Militer
Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.
a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatera. Pusatnya di Bukittinggi.
b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).
c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.
Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara.
Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.
a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.
a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.
b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu.
2. Pemerintahan Sipil
Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan system pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.
Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.
Organisasi Bentukan Jepang (Militer dan Semi-Militer) pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
1. PENGERAHAN TENAGA PEMUDA
Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi pemuda desa, belum terpengaruh dunia luar (alam pikiran Barat). Para pemuda Indonesia secara fisik kuat, semangat dan pemberani. Di samping itu, pemuda Indonesia kala itu jumlahnya cukup besar sehingga memegang peranan penting terhadap Indonesia.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka pemuda dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda Jepang. Berbagai semboyan seperti Jepang saudara tua, Indonesia sama saja dan Gerakan 3 A memang cukup menarik kalangan pemuda. Pernyataan Jepang akan persamaan dinilai sebagai bentuk perubahan dari keadaan masa Belanda yang begitu diskriminatif dan kejam.
Jepang memang sangat cerdik, sebelum membentuk organisasi semi-militer dan militer secara resmi, mereka terlebih dahulu melatih para pemuda dengan pendidikan guna meningkatkan kedisiplinan, semangat juang dan jiwa kesatria para pemuda.
Cara untuk menanamkan nilai tersebut diantaranya dengan pendidikan umum (sekolah dasar dan menengah) dan pendidikan khusus (pelatihan oleh Jepang). Adapun bentuk pelatihan oleh Jepang diantaranya yaitu :
· BPAR (Barisan Pemuda Asia Raya).
· San A Seinen Kutensho di bawah Gerakan 3A.
2. ORGANISASI SEMI-MILITER
1). SEINENDAN
Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14-22 tahun. Seinendan didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggotakan sekiranya 3500 orang pemuda dari seluruh Jawa.
Tujuan Seinendan
Tujuan Jepang membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.
Namun dibalik itu, ada tujuan lain dengan dibentuknya Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan Sekutu.
Fungsi Seinendan
Dalam pertahanan peperangan, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang.
Agar lebih efektif dan efisien, pengkoordinasian Seinendan diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat syu, diketuai syucokan. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco dan seterusnya.
Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain, Latif Hendraningrat dan Sukarni.
2). KEIBODAN
Keibodan (Korps Kewaspadaan) adalah organisasi semimiliter yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu Polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia.
Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan berkepribadian baik. Jika dilihat dari usia anggotanya, keibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban.
Contoh kegiatan dalam membantu poisi yaitu mengatur lalu lintas dan pengamanan desa.
Organisasi Seinendan dan Keibodan didirikan di seluruh daerah Indonesia, meski namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatera dikenal dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Borneo Konan Kokokudan/Sameo Konen Hokokudan. Selain di Indonesia, penduduk Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kakyo Keibotai.
3). FUJINKAI
Fujinkai (Perkumpulan Wanita) adalah organisasi semi militer Jepang yang beranggotakan para wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini di prakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh isteri-istri kepala daerah tersebut.
Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal harus berusia 15 tahun. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus.
Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk “Pasukan Srikandi” guna membantu perang melawan Sekutu.
4). SUISHINTAI (BARISAN PELOPOR)
Latar Belakang Suishintai
Latar belakang dibentuknya Suishintai yaitu atas dasar keputusan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh.
Rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat pada tanggal 1 November 1944 yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama “Suishintai” dalam bahasa Indonesia “Barisan Pelopor”.
Tujuan Suishintai
Melalui organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia.
Suishintai juga mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, walaupun menggunakan peralatan sederhana (seperti bambu runcing dan senapan kayu). Selain itu juga, Suishintai dilantih untuk menggerakkan massa, memperkuat pertahanan dan hal lain yang intinya untuk kesejahteraan rakyat.
5). KAIKYO SEINEN TEISHINTI (HIZBULLAH)
Hizbullah (Tentara Allah) adalah organisasi semimiliter yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam.
Latar belakang dibentuknya Hizbullah
Akibat peperangan Asia Timur Raya, Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan karena banyak mengalami kekalahan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan cadangan sebanyak 40.000 orang (terdiri dari para pemuda Islam).
Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam Indonesia dan pihak lainnya.
Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang, namun bagi Masyumi pasukan Islam terebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Sehubungan dengan itu, pemimpin-pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari pemuda Islam. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah organisasi semimiliter yang terdiri dari pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai Hizbullah (Tentara Allah) dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen Teishinti.
Tugas pokok Hizbullah
a. Sebagai tentara cadangan :
ü Membantu tentara Dai Nippon.
ü Melatih diri, jasmani dan rohani dengan segiat-giatnya.
ü Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh.
ü Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
b. Sebagai pemuda Islam
ü Membela agama dan umat islam di Indonesia.
ü Menyiarkan agama Islam.
ü Memimpin umat Islam untuk taat beragama.
6). GOKUKUTAI
Gokukutai (Barisan Pelajar) adalah organisasi yang mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat peperangan.
3. ORGANISASI MILITER RESMI
1). HEIHO
Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang) adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut.
Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kerajaan jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini.
Tujuan dan Kegiatan Heiho
Tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya yaitu :
ü Membangun pertahanan.
ü Menjaga kamp pertahanan.
ü Membantu tentara Jepang dalam peperangan.
Organisasi ini memang dikhususkan untuk bidang kemiliteran sehingga jauh lebih terlatih dibanding organisasi-organisasi lainnya. Heiho sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, baik di angkatan darat, angkatan laut maupun bagian kepolisian.
Heiho juga memanfaatkan pasukannya sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan, contohnya memelihara berbagai senjata perang dan memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk.
2). PETA
PETA (Pembela Tanah Air) adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya, yaitu Heiho.
Walaupun Jepang semakin terdesak karena perang melawan Sekutu, Jepang tetap berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Karena Heiho dipandang belum memadai, maka dibentuklah suatu organisasi militer yang dinamai PETA (Pembela Tanah Air).
Adapun tokoh-tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar diantaranya yaitu, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi dan Jenderal Ahmad Yani.
Perbedaan Antara Heiho dengan PETA
Heiho
ü Organisasi Heiho secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.
ü Heiho bertugas untuk mengumpulkan pajak dari rakyat.
ü Didirikannya Heiho bertujuan untuk membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu.
ü Tidak ada orang Indonesia yang berpangkat perwira dalam Heiho, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang (tidak diperbolehkan jadi perwira).
PETA
ü Organisasi PETA tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, namun langsung di bawah pemerintahan Jepang.
ü Organisasi PETA bertugas sebagai mata-mata Jepang, baik itu dalam membela atau mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu.
ü Organisasi PETA bertujuan untuk membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu (sama dengan Heiho).
ü PETA lebih fleksibel dalam kedudukannya, dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang menjadi perwira (diperbolehkan jadi perwira).
Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia
Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia
Jepang sebagai Negara Asia yang mampu mengusir Belanda dari Indonesia tentu memberikan pengeruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Saat Jepang menjajah Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak tersebut ada sisi negatifnya ada juga sisi positifnya. Kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan, ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia.
A. Dampak Positif Pendudukan Jepang
1. Bidang Politik
ü Melarang penggunaan Bahasa Belanda dan memperbolehkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
ü Dibentuknya badan persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan badan persiapan ini, muncullah ide Pancasila.
ü Mendukung semangat Anti-Belanda, sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia.
ü Memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik.
2. Bidang Ekonomi
ü Didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
ü Diperkenalkannya sistem baru bagi pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan.
3. Bidang Sosial
ü Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui kinrohosi.
ü Munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia.
ü Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya.
ü Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Tonarigami atau Rukun Tetangga (RT).
4. Bidang Budaya
ü Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia.
ü Pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia (PERSAFI) yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke Bahasa Indonesia.
5. Bidang Pendidikan
ü Dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon Sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.
ü Mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP/SMP 9 tahun dan SLTA/SMA.
6. Bidang Birokrasi dan Militer
ü Jepang memberikan pelatihan militer-semimiliter kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang. Seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi keibodan, heiho, suisintai dan sebagainya.
ü Peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bangak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia.
B. Dampak Negatif Pendudukan Jepang
1. Bidang Politik
ü Dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada.
ü Dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik.
2. Bidang Ekonomi
ü Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang.
ü Jepang mengmbil secara paksa makanan, pakaian dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi.
ü Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat.
ü Terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self sufficiency.
ü Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang.
ü Penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat.
ü Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang).
3. Bidang Sosial
ü Adanya praktik perbudakan wanita (yugun ianfu). Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang.
ü Kegiatan romusha yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.
ü Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independent dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang.
ü Terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
4. Bidang Pendidikan
ü Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.
5. Bidang Birokrasi dan Militer
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang/menentang dari Jepang.
0 comments:
Posting Komentar