1. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme rintahan dan kepen tingan masya rakat setempat sesuai dengan pera turan perundang-undangan disebut ....
a. otonomi daerah
b. kekuasaan daerah
c. pemerintah daerah
d. pemerintah pusat
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 meng atur tentang ....
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. pemerintahan daerah
3. Gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara peme rintahan daerah berkedudukan sebagai ….
a. pemerintah pusat
b. pemerintah daerah
c. legislatif daerah
d. wakil rakyat di daerah
4. Lembaga yang membuat peraturan per undang-undangan disebut lem baga ….
a. legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. pembantuan
5. Lembaga yang bersama-sama walikota atau bupati menetapkan peraturan daerah adalah lembaga ....
a. DPR
b. DPRD Provinsi
c. DPRD Kabupaten/Kota
d. MPR
6. Asas dalam pemerintahan daerah diIndonesia yang tidak dilaksanakan adalah ….
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. tugas pembantuan
d. sentralisasi
7. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi secara vertikal di wilayah tertentu disebut dengan asas ….
a. dekonsentrasi
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. tugas pembantuan
8. Berikut ini tidak termasuk hak dari peme rintah daerah adalah ....
a. mengatur dan mengurus sen diri urusan pemerintahan
b. memilih pimpinan daerah
c. mengelola aparatur daerah
d. memiliki angkatan bersenjata
9. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenang an pemerintah pusat, kecuali ....
a. politik luar negeri
b. pertahanan
c. keamanan
d. membuat perda
10. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dinamakan ….
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kewedanaan
d. desa
11. Apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau yang tidak dilaku kan adalah pengertian dari ....
a. kebijakan publik
b. hukum
c. norma
d. kebijakan
12. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menya takan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….
a. serikat
b. republik
c. monarki
d. parlementer
13. Desentralisasi bertujuan mencegah
terjadinya pemusatan ….
a. kelompok
b. kekayaan
c. kekuasaan
d. kekuatan
14. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perbuatan yang sesuai dengan Pancasila sila ....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
15. Landasan konstitusional pelaksana an otono mi daerah adalah UUD 1945 ....
a. Pasal 17
b. Pasal 18
c. Pasal 19
d. Pasal 20
16. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Negara Indonesia adalah ….
a. kesejahteraan umum
b. melindungi segenap bangsa
c. mencerdaskan bangsa
d. menyamaratakan penghasilan masyarakat
17. Ikut mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya merupakan par tisipasi masyarakat dalam bidang ….
a. hankam
b. politik
c. budaya
d. ekonomi
18. Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu ….
a. dibatasi oleh hak orang lain
b. bebas sebebas-bebasnya
c. sangat terbatas
d. dibatasi oleh diri sendiri
19. Bersikap sesuai dengan kemam puan keluarga merupakan per wujudan otonomi di ….
a. sekolah
b. keluarga
c. masyarakat
d. daerah
20. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pemerintah, kita dapat me nem - puh jalur hukum, yaitu dengan menuntutnya ke pengadilan ....
a. pidana
b. perdata
c. tata usaha negara
d. agama
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat
1. Tuliskan pengertian otonomi secara etimologi.
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
3. Apakah yang dimaksud dengan daerah otonom?
4. Tunjukkan tiga hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
5. Deskripsikan tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peme rintah daerah.
6. Sebutkan beberapa kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
7. Sebutkan tiga syarat untuk menjadi daerah otonom.
8. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik?
9. Tunjukkan macam-macam kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan.
10. Apakah yang terjadi jika pelaksanaan otonomi dan kebijakan publik tidak didukung oleh masya rakat?
Incoming Search:
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
isi pokok uu no 32 tahun 2004
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
makalah latar belakang otonomi daerah
sebutkan tujuan kebijakan otonomi daerah
arti penting dan tujuan otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah pdf
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
hakikat otonomi daerah mengandung unsur unsur
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
latar belakang makalah otonomi daerah
faktor eksternal otonomi daerah
tujuan dan prinsip otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah menurut uud 1945
jelaskan minimal tiga fungsi otonomi daerah
latar belakang otonomi daerah brainly
tokoh otonomi daerah adalah
jelaskan pengaruh adanya otonomi daerah
dasar hukum otonomi daerah
pengertian dan latar belakang good governance
bagaimana sejarah munculnya otonomi daerah
latar belakang sejarah otonomi daerah
penyebab timbulnya otonomi daerah
tujuan latar belakang
latar belakang terbentuknya desentralisasi
latar belakang lahirnya uu no 23 tahun 2014
pendahuluan tentang otonomi daerah
download makalah otonomi daerah pdf
pengertian otonomi daerah
0 comments:
Posting Komentar