Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda masih belum mengakui kedaulatan Indonesia. Konflik tidak terhindarkan, dan pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda serta tentara sekutu tidak dapat dihindari. Namun, melalui diplomasi yang gigih, Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kedaulatannya.
Salah satu upaya diplomasi yang paling penting adalah perundingan-perundingan yang dilakukan antara pihak Indonesia dan Belanda. Perundingan-perundingan ini tidak hanya mencerminkan tekad Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang dan penuh perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Perundingan pertama yang mencolok adalah Perundingan Linggajati, yang dilakukan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, sementara Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Hasil dari perundingan ini adalah pengakuan de facto oleh Belanda terhadap Republik Indonesia, pembentukan Republik Indonesia Serikat (RI menjadi salah satu negara bagian), dan pembentukan Uni Indonesia Belanda.
Namun, perjuangan Indonesia belum berakhir. Belanda melanggar perjanjian Linggajati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947. Hal ini memicu kecaman internasional dan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) oleh PBB. Perundingan berikutnya, yang dikenal sebagai Perundingan Renville, dilakukan pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan ini melibatkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Hasil perundingan ini adalah Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI) sejajar dengan Belanda, RI menjadi bagian dari RIS, dan tentara Indonesia di wilayah Belanda harus dipindahkan ke wilayah RI.
Setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II, yang memaksa Indonesia mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi. Namun, tekanan internasional membuat Belanda setuju untuk kembali ke meja perundingan. Perundingan Roem-Royen diadakan pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Perundingan ini melibatkan Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi Indonesia dan Dr. J.H Van Royen sebagai ketua delegasi Belanda, dengan mediator dari UNCI, Merle Cochran. Hasil dari perundingan ini adalah menghentikan perang gerilya, kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam memelihara ketertiban dan keamanan, serta kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dan partisipasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
Konferensi Meja Bundar (KMB), yang diadakan di Den Haag, Belanda, menjadi titik puncak dari perundingan-perundingan tersebut. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Maarseveen, sementara delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. KMB berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Keputusan penting yang dihasilkan dari KMB adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949, pembentukan negara serikat antara Indonesia dan Belanda, serta penyelesaian perselisihan mengenai Irian Barat dalam waktu satu tahun.
Pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dilakukan, sebagai tindak lanjut dari hasil perundingan-perundingan tersebut. Melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi yang gigih, Indonesia berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatannya dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
Perundingan-perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah yang tak tergantikan dalam perjalanan bangsa. Perjuangan diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia telah menciptakan landasan kuat untuk bangsa ini berdiri tegak sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dalam mengenang perjuangan tersebut, kita tidak boleh melupakan dedikasi dan semangat para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.
Ringkasan:
Berikut adalah ringkasan semua perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia beserta tanggal, tempat penyelenggaraan, tokoh-tokoh yang terlibat, dan hasil perundingan tersebut:
1. Perundingan Linggajati:
- Tanggal: 10-15 November 1946 (disahkan 25 Maret 1947)
- Tempat: Kuningan, Jawa Barat, Indonesia
- Tokoh: Sutan Sjahrir (Indonesia), Prof. Schermerhorn (Belanda)
- Hasil: Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, pembentukan Republik Indonesia Serikat (RI menjadi salah satu negara bagian), dan pembentukan Uni Indonesia Belanda.
2. Perundingan Renville:
- Tanggal: 17 Januari 1948
- Tempat: USS Renville, Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia
- Tokoh: Perdana Menteri Amir Syarifudin (Indonesia), R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (Belanda)
- Hasil: Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI) sejajar dengan Belanda, RI menjadi bagian dari RIS, tentara Indonesia di daerah Belanda harus dipindahkan ke wilayah RI.
3. Perundingan Roem-Royen:
- Tanggal: 7 Mei 1949
- Tempat: Jakarta, Indonesia
- Tokoh: Mr. Moh. Roem (Indonesia), Dr. J.H Van Royen (Belanda), Merle Cochran (mediator dari UNCI)
- Hasil: Menghentikan perang gerilya, kerja sama Indonesia-Belanda dalam memelihara ketertiban dan keamanan, kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, dan persiapan untuk Konferensi Meja Bundar.
4. Konferensi Inter-Indonesia:
- Tanggal: 19-22 Juli 1949 (Yogyakarta), 30 Juli 1949 (Jakarta)
- Tempat: Yogyakarta dan Jakarta, Indonesia
- Tokoh: Tidak disebutkan
- Hasil: Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai angkatan perang nasional, TNI menjadi inti APRIS.
5. Konferensi Meja Bundar:
- Tanggal: 23 Agustus - 2 November 1949
- Tempat: Den Haag, Belanda
- Tokoh: Drs. Moh. Hatta (Indonesia), van Maarseveen (Belanda), Sultan Hamid II (BFO)
- Hasil: Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat pada 30 Desember 1949, Indonesia berbentuk negara serikat dan menjadi uni dengan Belanda, Ratu Belanda memimpin Uni Indonesia-Belanda, penyelesaian masalah Irian Barat dalam satu tahun.
Pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda.
0 comments:
Posting Komentar