KETIKA PKn BERUBAH PPKn

Jika politik itu Panglima, maka ideology adalah Raja. Gerak bangsa ini melaju dengan cepat jika tataran politik mencapai kematangan. Elemen penting dari politik adalah sebuah tindakan kenegaraan. Implikasinya pada setiap “action” para tokoh dan cendekia. Sedangkan satu sisi, ideology merupakan pijakan tindakan politis yang dilakukan oleh mereka itu.

Di setiap Negara di belahan dunia ini tidak ada satupun para penggagas Negara mengesampingkan ideology, karena itu benar bahwa ideology adalah Raja. Negara yang kuat dilandasi oleh dasar ideology yang mantap. Komitmen memegang teguh keutuhan bangsa akan terjadi jika ideology Negara dikedepankan. Kita ambil contoh Amerika Serikat, bagaimana para punggawa Negara mengedepankan ideology. Mulai dari wamil yang tidak pandang bulu hingga cara warganegaranya bersikap. Karena itu kita jumpai bendera US dimana-mana. Di sepatu anak-anak kita, di “udeng” anak-anak, di kaos anak-anak. Tapi adakah merah putih dipakai oleh anak-anak kita?

Mengapa Paman Sam bisa seperti itu? Karena secara politis, strategi yang dirancang benar-benar mencerminkan adab bangsanya yang serba eksploratif-liberal. Didukung oleh gerakan politik yang benar-benar menjadi panglima. Paman Sam berhasil menyandingkan dengan “apik” antara Politik dan Ideologi.

Ideologi dan Politik Kita?

Sebagai sebuah bangsa, kita sudah berdaulat penuh dalam tataran konsep. Tapi belum secara sosio-realitas. Mengapa? Secara daulat, jelas. Konsep yang ditawarkan oleh UUD Negera Republik Indonesia 1945 begitu nyata tersurat dalam Pembukaannya. Secara sosio-realitas, kita masih perlu banyak menggaulkan kedaulatan dalam setiap aksi politik trans internasional. Untuk itu perlu didukung oleh kekuatan ideology yang dapat menjadi power setiap aksi bangsa-negara kita. Apa belum kuat? Ya. Sebagai bukti adalah tindakan politis yang dilakukan oleh para elemen bangsa masih masiv. Tidak menjalur dan cenderung bercermin terhadap apa yang diluar pernah lihat, bukan didalam yang pernah dilihat. Kondisi internal carut-marut, tidak menjadi tauladan sikap politik yang baik. Sehingga mudah dibaca dan dinilai bahwa bangsa kita masih rapuh dan mudah disintegrasi. Sikap individualistis dikedepankan sementara secara komunal dikesampingkan. “eker-ekeran” masalah kursi, kesempatan memenangkan tender, rebutan jabatan dan se-abrek kepentingan kelompok begitu nyata.

Dari ilustrasi tersebut tidak memberikan contoh edukatif sama sekali. Yang ada adalah sikap menjalur sesuai selera, semestinya tidak demikian. Sikap politik para elemen bangsa harus memberikan kedewasaan berfikir, dapat ditiru dan sangat nasionalis.

Apa Kaitanya Dengan PKn dan PPKn?

Tidak hanya sebagai ajang pendidikan bela Negara, seharusnya PKn memberikan gambaran macro sekenario pembangunan ideology bangsa, tataran kurikuler yang dirumuskan yang implementasinya dalam materi ajar juga harus semi-praktis. Ternyata kita masih malu-malu. Sehingga “ending Purposes”nya tidak jelas. Tidak usah diuraikan panjang lebar hal ini, salah satu buktinya adalah kini para pemikir bangsa kembali pada PPKn. Itu jawabanya.

Apak karena saya guru PPKn bicara seperti ini? Tidak juga. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan tentang Pancasila sebagai dasar ideology bangsa, sementara kewarganegaraan adalah Civic Citizhenship, yang biasanya pada setiap Negara menjadi pondamen arena pendidikan ideology dan sikap kenegaraan, di Negara kita tidak menjadi titik penting. Seharusnya ada sedikit dogma pada pendidikan Pancasilanya. Karena tataran ranah sikap, sikap ideology bangsa. Yang terjadi, politik telah menghancurkan semuanya. Bayang-bayang masa lalu menjadi alasan para elemen bangsa. Seolah sikap masa lalu menjadi pobhi, dihindari dan tidak demokratis. Tidak mengedepankan esensi, tapi nilai praktisnya. Sehingga terjadi missing velue ketika kita mengingat P4 tempo dulu.

Berubahnya PKn menjadi PPKn sebagai upaya sadar, bahwa para pemikir bangsa ini terbangun dari kelelapan sebuah sikap politik yang keliru. Mendominankan Pancasila sebagai salah satu mata ajar di lembaga pendidikan tidak keliru, tapi harus. Prakteknya jangan hanya menjadi syarat, yang seolah-olah tidak penting. Karena pemetaan pendidikan, PPKn jadi dikesampingkan. Boleh siswa kita “pinter” Matematika, Fisika, Bahasa Inggris. Tapi kalau dasar negaranya tidak dipahami bisakah merehabilitasi bangsanya? Mari kita tidak terjebak pada dikotomi nilai yang ambigu dari penerapan dan pengamalan Pancasila, tapi kita mencoba mencermati tiap tindakan kita dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Mudah-mudahan perubahan kurikulum ini dan bertambahnya jam PPKN menjadi 3 Jam akan kita jadikan momentum untuk menanamkan sikap ideology yang efektif. Sehingga melahirkan generasi yang memiliki sikap politik adaftif. Selamat menyongsong kurikulum baru, khususnya Guru PPKn.

Read More

HUKUM KITA: ANTARA BAJU DAN ISINYA

Ketika aturan diundangkan ke publik ibaratnya mempromosikan sepotong baju. Baju itu untuk dikenakan pada badan kita. Ketika baju itu pas dibadan, berarti ketika membuat sudah diukur sesuai prototipe badan si pemakai. Harapan pembuat baju tentu agar yang mengenakan benar-benar cocok dengan kemauannya. Karena itu sebelum dipotong dan dijahit pada waktu merancang dikonsultasikan pada sang calon pemakai.

Ilustrasi di atas persis pada pembuatan produk hukum, ketika hukum akan diciptakan maka harus ada studi lapangan terlebih dahulu, mendengar keinginan masyarakat. Karena pada hakekatnya yang akan memakai hukum itu adalah masyarakat. Jadi antara keinginan masyarakat dengan pembuat hukum harus sesuai. Harapannya tentu bila diundangkan akan bisa dilaksanakan dengan penuh kepercayaan dan berwibawa. Akan terbentuk supremasi hukum tentunya. Bagaiamana jika tidak sesuai?

Seperti pada ilustrasi di atas, jika baju yang dikenakan ternyata tidak cocok, maka tidak akan dipakai baju itu, atau terpaksa dipakai oleh sang empunya karena tidak ada baju lagi yang dikenakan. Demikian juga hukum kita, bila tidak sesuai dengan keinginan publik, maka aturan itu tidak diindahkan, atau dilaksanakan dengan keterpaksaan. Bisa jadi akan "dimodifikasi" oleh masyarakat, dilaksanakan tapi sesuai dengan selera publik, padahal aturan bakunya tetap. Keadaan demikian membuat aturan tersebut tidak ada 'ruh'nya. Supremasi yang diharapkan muncul dari aturan tersebut tidak ada, karena telah terjadi multitafsir sesuai dengan keinginan masyarakat yang majemuk.

Pada kasus-kasus besar luar biasa dampaknya, akan membuat perdebatan panjang karena dinilai telah cacat produk dan cacat proses. Jika dibiarkan, akan merambah pada sub-sub aturan baik yang formal maupun informal. Kondisi formal akan terjadi gejala perampingan-perampingan atau penyempitan proses pelaksanaan suatu aturan, sedangkan secara informal akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola kehidupan yang sering menggejala menampakkan akibat dari cacat proses di atas, sebuat contoh akan membuktikan hal tersebut. 

Jika Anda seorang pendidik (baca: guru) mendapat tugas pelatihan? Jika pernah, apakah Anda menyadari bahwa Anda diajak pada suatu proses yang menyempitkan/mengubah aturan hukum oleh panitia? Sebelumnya panitia membuat undangan yang berisi global acara. Setelah chek-in ditempat tujuan, mengisi administrasi dan diberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pelatihan. Disitu tertulis detil rancangan kegiatan lengkap dengan waktu dan nara sumbernya. Maka kita ikut alur dalam pemikiran yang trap dan sistematis jalanya acara. Setelah pelaksanaan, cocokkah dengan apa yang tertulis di pedoman? Rata-rata tidak, atau hampir semua tidak cocok. Mulai dari proses yang dipermudah dengan menyempitkan materi, padahal seharusnya tidak. Meloncati beberapa materi yang mestinya runtut dan mendalam, mengurangi jadual harian, sampai mengurangi waktu/hari pelaksanaan. Mestinya berjalan 7 hari menjadi 5 hari. 

Sadarkah bahwa Anda telah menyepakati sebuah kesalahan melaksanakan aturan? Tentu sadar, karena anda cerdas. Tapi mengapa juga terlarut? Karena pada dasarnya Anda sendiri juga berkeinginan untuk mengubah. Itu artinya sebuah produk aturan telah ditafsirkan dengan berbagai kepentingan. Dalam hal ini kepentingan lokal, kesepakatan antara panitia dengan peserta. Substansi kegiatan memang terlaksana, tapi esensinya berkurang jauh. Jika sebuah aturan telah 'dimodifikasi' sesungguhnya 'ruh' dari aturan itu telah berkurang maknanya.

Keadaan di atas menggejala diberbagai lini kegiatan. Sub-sub aturan juga mengalami perubahan. Sehingga dari hulu hingga hilir turut mengalami penyempitan. Akhirnya pada sasaranpun tidak bermakna lagi. Ini yang penulis rasakan terhadap produk kurikulum yang baru di sosialisasikan dan diimplementasikan. 

Kebetulan penulis sebagai fasilitator nasional, ketika proses kegiatan begitu 'apik' tertata dalam kungkungan penyempitan panitia, setelah on service di lapangan yang terjadi adalah melenceng dari makna. Esensi kurikulum sebagai sebuah produk di'modifikasi' sesuai dengan penafsiran instan yang diperoleh sang peserta (guru) dengan 'bumbu' tambahan rasa malas mengadakan perubahan. Sehingga strategi pembelajaran yang mestinya 'apik' dilaksanakan dan penuh makna, menjadi tidak 'apik' dan tidak bermakna. Adakah signifikansi perubahan pada anak-anak bangsa yang belajar?

Di instansi induk yang penulis tempati juga tidak jauh beda. Mulai dari proses pembelajaran hingga evaluasi dan pelaporan. Diantara yang tahu, masih ada yang pura-pura tidak tahu, di antara yang tidak pura-pura/benar-benar tahu masih juga merubah proses agar mudah dilaksanakan menurut kehendaknya. Ketika pada proses evaluasi belajar, penulis mendapati ketidakcocokan proses penilaian dengan pedoman sesuai permen (dalam hal ini Permendikbud No. 66/2013 yang diperbaharui dengan Permendikbud No. 81A/2013). Penulis mendapati kesalahan proses dalam penilaian baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Proses penilaian yang mestinya dilaksanakan sesuai yang tertera pada aturan (pedoman, permendikbud) masih dilaksanakan sesuai kehendak dan pemahaman kurikulum sebelumnya. Hasilnya? Tentu maksud dan tujuan penilaian terabaikan. Anehnya, karena alasan terburu waktu dan kurang pahamnya para guru keadaan tersebut dibiarkan dan menjadi legal. Seolah-olah yang benar-benar salah menjadi benar-benar benar.

Pada kasus di atas, intinya adalah kita selalu 'memodifikasi' sebuah aturan menurut kehendak dan penafsiran kita. Ini artinya apakah kurikulum perubahan ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Realitasnya memang kehadiran kurikulum 2013 terkesan mendadak, walaupun sesungguhnya harus dipahami bahwa perubahan itu mutlak harus dilakukan. Jika aturannya telah diundangkan, bahkan sampai tahap implementasi, berarti telah cocok dengan keinginan. Tapi mengapa terjadi cacat proses pada implementasi? Maka satu simpulan yang harus kita buat, perlu pemahaman kembali lebih mendalam melalui proses monitoring dan evaluasi. Asalkan proses monitoring dan evaluasi tidak dibuat 'instant', maka makna yang sesungguhnya dari perubahan kurikulum tersebut lambat laun akan mencapai sasaran.

Akhirnya, kita dapati bahwa baju hukum memang diketahui oleh masyarakat, tapi isinya masih tidak signifikan karena proses negoisasi antarai pembuat dan pemakai tidak dilaksanakan dengan benar. Mari kita kembali pada makna keberadaan sebuah aturan hukum. Bahwa hukum itu diciptakan untuk melindungi masyarakat, meminimalkan ketidakadilan dan membuat tatanan yang tertib dan penuh disiplin. Perlu otoritas penegakan kejujuran dan kedisiplinan diantara pembuat dan pemakai. Sehingga antara baju dan badan terasa pas.

Read More

ESTETIKA DALAM KURIKULUM 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh telah merencanakan adanya penekanan estetika mencakup seni dan budaya dalam kurikulum pendidikan baru yang direncanakan diterapkan mulai 2013.

Kalau di perhatikan kurikulum yang baru, selalu ada pelajaran seni dan budaya, karena ingin membangun masa depan anak didik yang berbudaya dan memiliki jiwa seni, sehingga apa yang disampaikan kepada anak didik bukanlah hal-hal yang tidak memperhatikan nilai-nilai keindahan, dalam kurikulum baru yang sedang memasuki uji publik itu, ditekankan urusan logika etika, dan estetika yang diterjemahkan dalam bentuk kompetensi fiskal, kompetensi ketrampilan dan kompetensi pengetahuan.

Mencerdaskan seseorang prinsipnya bukan hanya untuk pandai saja, tetapi juga peningkatan logika agar nyaman dalam berkomunikasi dan santun dalam berekspresi.

Oleh karena itu lanjut harus makin fokus menggarap tiga wilayah berpikir dan bertindak di kalangan pelajar, yakni logika, etika dan estetika. Logika mengandalkan penguatan rasionalitas, etika untuk menumbuhkan kesantunan dalam berperilaku dan berinteraksi, dan estetika untuk tampakan atau ekspresikan keindahan. Ketiga hal itu menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan 2013, yang disiapkan untuk menggantikan kurikulum pendidikan 2006.

Rencananya terdapat empat tahapan uji publik kurikulum baru 2013 yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yaitu penyusunan kurikulum secara internal di Kemdikbud, pemaparan desain kurikulum di hadapan Wakil Presiden, pelaksanaan uji publik, dan penyempurnaan.

Sebagian kalangan pendidik merasa skeptis menanggapi hal ini, tapi pada akhirnya sebagai pelaksana tingkat bawah harus makmum. Semua demi kemajuan bangsa yang saat ini sedang terpuruk baik mental maupun estetikanya. Lantas bagaimana dengan Pendidikan Karakter? Akankah ditinggalkan demi estetika? Jawabnya perlu didiskusikan lebih lanjut oleh para praktisi. Jangan sampai estetika terlalu permisif, sehingga keluruhan budaya bangsa akan tertimbun demi sebuah estetika kurikulum.

Read More