SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Ciri-ciri demokrasi Pancasila, Artikel Pengertian Demokrasi Pancasila, Artikel Perkembangan demokrasi di Indonesia, Artikel Sejarah demokrasi di Indonesia, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA
link : SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Juli 2018

Sejarah Demokrasi di Indonesia sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasidi Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik dan pemimpin kala itu. Berikut penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini.

Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan.

Berikut periode perkembangan demokrasi di Indonesia:

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer (1950-1959)

Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah  yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.

Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana  presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

• Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
• Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS

Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

• Dominasi Presiden
• Terbatasnya peran partai politik
• Berkembangnya pengaruh PKI

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

• Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
• Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
• Jaminan HAM lemah
• Terjadi sentralisasi kekuasaan
• Terbatasnya peranan pers
• Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

Perkembangan Demokrasi  dalam Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru  ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

• Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
• Rekrutmen politik yang tertutup
• Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
• Pengakuan HAM yang terbatas
• Tumbuhnya KKN yang merajalela
• Sebab jatuhnya Orde Baru:
• Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
• Terjadinya krisis politik
• TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
• Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Perkembangan Demokrasi  Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang)

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

• Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
• Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
• Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
• Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
• Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
• Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah:

• Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
• Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
• Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
• Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

Demikian penjelasan singkat mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan sampai saat ini. Silakan kunjungi artikel sistem pemerintahan Indonesia lainnya.

Sejarah Demokrasi di Indonesia sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasidi Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik dan pemimpin kala itu. Berikut penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini.

Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan.

Berikut periode perkembangan demokrasi di Indonesia:

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer (1950-1959)

Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah  yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.

Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana  presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

• Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
• Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS

Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

• Dominasi Presiden
• Terbatasnya peran partai politik
• Berkembangnya pengaruh PKI

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

• Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
• Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
• Jaminan HAM lemah
• Terjadi sentralisasi kekuasaan
• Terbatasnya peranan pers
• Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

Perkembangan Demokrasi  dalam Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru  ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

• Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
• Rekrutmen politik yang tertutup
• Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
• Pengakuan HAM yang terbatas
• Tumbuhnya KKN yang merajalela
• Sebab jatuhnya Orde Baru:
• Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
• Terjadinya krisis politik
• TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
• Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Perkembangan Demokrasi  Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang)

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

• Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
• Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
• Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
• Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
• Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
• Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah:

• Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
• Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
• Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
• Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

Demikian penjelasan singkat mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan sampai saat ini. Silakan kunjungi artikel sistem pemerintahan Indonesia lainnya.

MAKNA DAN ARTI LAMBANG GARUDA PANCASILA

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Arti Lambang Pancasila, Artikel Lambang Garuda Pancasila, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : MAKNA DAN ARTI LAMBANG GARUDA PANCASILA
link : MAKNA DAN ARTI LAMBANG GARUDA PANCASILA

Juli 2018

Garuda Pancasila adalah Lambang Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36 A UUD 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Sejarah Penetapan Garuda sebagai Lambang Negara

Parada Harahap sebagai anggota Panitia Perancangan UUD dalam rapat Pada tanggal 13 Juli 1945 mengusulkan tentang lambang negara dan disetujui oleh seluruh anggota. Kemudian dibentuk Panitia Indonesia Raya yang memiliki tugas untuk menyelidiki lambang yang sesuai untuk bangsa Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretaris umum dijabat oleh Muhamad Yamin.

Pada tahap pertama rancangan lambang negara yang terbaik diusulkan oleh Sultan Hamid II dan Muhamad Yamin. Namun usulan Muhamad Yamin ditolak. Tanggal 10 Februari 1950 Sulatan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan usulan-usulan yang berkembang. Tanggal 11 Februari 1950 lambang Garuda Pancasila ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet 

Lambang Negara Indonesia "Garuda Pancasila"

Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara

Lambang negara Burung Garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya menoleh ke kanan. Warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa sejati. Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Arah ke kanan dianggap arah yang baik sehingga kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa.Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

Di tengah badan terdapat perisai yang bermakna benteng ketahanan. Masing-masing simbol di dalam perisai melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu: Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa [sila pertama]. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [sila kedua]. Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia [sila ketiga]. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan [sila keempat]. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [sila kelima]. Sedangkan Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa, yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia.

Makna Jumlah Bulu pada Burung Garuda

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, Jumlah bulu dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19, Jumlah bulu pada leher berjumlah 45.

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih yang dicengkeram, yang bertuliskan " BHINNEKA TUNGGAL IKA " yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kata “Bhineka” berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, Kata “Tunggal” berarti satu, dan Kata “Ika” berarti itu. Bhineka Tunggal Ika berarti " berbeda-beda tetapi tetap satu jua ". Perkataan itu diambil dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Demikian Artikel Tentang Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara. Silakan kunjungi artikel lain tentang Sistem Pemerintahan Indonesia. Semoga bermanfaat. 

Garuda Pancasila adalah Lambang Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36 A UUD 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Sejarah Penetapan Garuda sebagai Lambang Negara

Parada Harahap sebagai anggota Panitia Perancangan UUD dalam rapat Pada tanggal 13 Juli 1945 mengusulkan tentang lambang negara dan disetujui oleh seluruh anggota. Kemudian dibentuk Panitia Indonesia Raya yang memiliki tugas untuk menyelidiki lambang yang sesuai untuk bangsa Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretaris umum dijabat oleh Muhamad Yamin.

Pada tahap pertama rancangan lambang negara yang terbaik diusulkan oleh Sultan Hamid II dan Muhamad Yamin. Namun usulan Muhamad Yamin ditolak. Tanggal 10 Februari 1950 Sulatan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan usulan-usulan yang berkembang. Tanggal 11 Februari 1950 lambang Garuda Pancasila ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet 

Lambang Negara Indonesia "Garuda Pancasila"

Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara

Lambang negara Burung Garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya menoleh ke kanan. Warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa sejati. Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Arah ke kanan dianggap arah yang baik sehingga kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa.Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

Di tengah badan terdapat perisai yang bermakna benteng ketahanan. Masing-masing simbol di dalam perisai melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu: Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa [sila pertama]. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [sila kedua]. Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia [sila ketiga]. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan [sila keempat]. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [sila kelima]. Sedangkan Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa, yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia.

Makna Jumlah Bulu pada Burung Garuda

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, Jumlah bulu dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19, Jumlah bulu pada leher berjumlah 45.

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih yang dicengkeram, yang bertuliskan " BHINNEKA TUNGGAL IKA " yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kata “Bhineka” berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, Kata “Tunggal” berarti satu, dan Kata “Ika” berarti itu. Bhineka Tunggal Ika berarti " berbeda-beda tetapi tetap satu jua ". Perkataan itu diambil dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Demikian Artikel Tentang Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara. Silakan kunjungi artikel lain tentang Sistem Pemerintahan Indonesia. Semoga bermanfaat. 

Peristiwa Andi Azis singkat

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peristiwa Andi Azis singkat
link : Peristiwa Andi Azis singkat

Juli 2018

Peristiwa Andi Azis - Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Azis dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT).Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawsi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan,hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Azis.Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI.

Pasukan KNIL dibawah pimpinan Andi Azis ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting,bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur,pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Pada April 1950,pemerintah memerintahkan Andi Azis agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa itu,dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki,menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap.

Tenggat waktu melapor adalah 4 x 24 jam.Namun Andi Azis ternyata terlambat melapor,sementara pasukannya telah berontak.Andi Azis pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia kesana dari Makasar.Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS.Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

Peristiwa Andi Azis - Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Azis dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT).Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawsi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan,hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Azis.Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI.

Pasukan KNIL dibawah pimpinan Andi Azis ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting,bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur,pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Pada April 1950,pemerintah memerintahkan Andi Azis agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa itu,dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki,menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap.

Tenggat waktu melapor adalah 4 x 24 jam.Namun Andi Azis ternyata terlambat melapor,sementara pasukannya telah berontak.Andi Azis pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia kesana dari Makasar.Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS.Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

6 Teori G30S/PKI

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : 6 Teori G30S/PKI
link : 6 Teori G30S/PKI

Juli 2018

Enam Teori G30S/PKI - Peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi.Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan "Siapakah dalang Gerakan 30 September 1954 sebenarnya ? Disini ada enam teori mengenai kudeta G30S tahun 19655,berikut pembahasannya.

Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA)
Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson.Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan Komunis.PKI pada amsa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh ke Indonesia.Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta.Setelah itu,ganti PKI lah yang dihancurkan.Tujuan akhir dari skenario CIA ini yaitu menjatuhkan kekuasaan Soekarno.

Gerakan 30 September adalah persoalan internal Angkatan Darat (AD)
Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson,W.F.Wertheim,dan Coen Hostapel,teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri.Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan,yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD.

Pendapat diatas sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada.Jenderal Nasution misalnya,Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana.

Soekarno dalang dari Gerakan 30 September
Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya,yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD.Karena PKI dekat dengan Soekarno,partai inipun terseret.

Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik,seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi.Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam.Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh.Menurut Patnaik,Soekarno berkata "sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang."

Nah disini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada "peristiwa besar" esok harinya.Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S.Bahkan pada 6 Oktober 1965,dalam sidang kabinet Dwikora di Bogor,ia mengutuk gerakan ini.

Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS
Teori ini dikemukakan oleh Greg Pulgrain.Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno,dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme.Dimasa itu,Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris.

Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa 30 September (teori chaos)
Teori ini dikemukakan oleh John D. Legge,teori ini hanya menyatakan bahwa tidak ada dalang dan tidak ada skenario besar dalam G30S.Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara,seperti yang disebut Soekarno : "unsur-unsur Nekolim (negara barat:,pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar".Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.

Dalang Gerakan 30 September adalah PKI
Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta,dengan cara memperalat unsur-unsur tentara.Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965.Dasar lainnya adalah setelah G30s,beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menanamkan diri CC PKi sempat terjadi di Blitar Selatan,Grobogan,dan Klaten.

Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965.

Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S,yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959,Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia.Ia juga menjadi kekuatan penenganh antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu (AD dengan PKI).

Enam Teori G30S/PKI - Peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi.Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan "Siapakah dalang Gerakan 30 September 1954 sebenarnya ? Disini ada enam teori mengenai kudeta G30S tahun 19655,berikut pembahasannya.

Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA)
Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson.Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan Komunis.PKI pada amsa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh ke Indonesia.Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta.Setelah itu,ganti PKI lah yang dihancurkan.Tujuan akhir dari skenario CIA ini yaitu menjatuhkan kekuasaan Soekarno.

Gerakan 30 September adalah persoalan internal Angkatan Darat (AD)
Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson,W.F.Wertheim,dan Coen Hostapel,teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri.Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan,yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD.

Pendapat diatas sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada.Jenderal Nasution misalnya,Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana.

Soekarno dalang dari Gerakan 30 September
Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya,yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD.Karena PKI dekat dengan Soekarno,partai inipun terseret.

Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik,seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi.Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam.Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh.Menurut Patnaik,Soekarno berkata "sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang."

Nah disini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada "peristiwa besar" esok harinya.Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S.Bahkan pada 6 Oktober 1965,dalam sidang kabinet Dwikora di Bogor,ia mengutuk gerakan ini.

Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS
Teori ini dikemukakan oleh Greg Pulgrain.Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno,dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme.Dimasa itu,Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris.

Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa 30 September (teori chaos)
Teori ini dikemukakan oleh John D. Legge,teori ini hanya menyatakan bahwa tidak ada dalang dan tidak ada skenario besar dalam G30S.Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara,seperti yang disebut Soekarno : "unsur-unsur Nekolim (negara barat:,pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar".Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.

Dalang Gerakan 30 September adalah PKI
Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta,dengan cara memperalat unsur-unsur tentara.Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965.Dasar lainnya adalah setelah G30s,beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menanamkan diri CC PKi sempat terjadi di Blitar Selatan,Grobogan,dan Klaten.

Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965.

Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S,yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959,Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia.Ia juga menjadi kekuatan penenganh antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu (AD dengan PKI).

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan
link : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

Juli 2018

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan - Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg),serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati,Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).RI menjadi bagian RIS.Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan,negara Madura atau negara Indonesia Timur.

BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI,yang dibentuk oleh Belanda.Awalnya,BFO berada di bawah kendali Belanda.Namun makin lama badan ini makin bertindak netral,tidak lagi melulu memihak Belanda.Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.

Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Referensi dari Buku Sejarah Indonesia kelas XII.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan - Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg),serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati,Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).RI menjadi bagian RIS.Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan,negara Madura atau negara Indonesia Timur.

BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI,yang dibentuk oleh Belanda.Awalnya,BFO berada di bawah kendali Belanda.Namun makin lama badan ini makin bertindak netral,tidak lagi melulu memihak Belanda.Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.

Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Referensi dari Buku Sejarah Indonesia kelas XII.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (vested interest)

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (vested interest)
link : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (vested interest)

Juli 2018

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (vested interest) - Yang termasuk dalam kategori ini yaitu pemberontakan APRA,RMS dan Andi Azis.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok.Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri.Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.

Peristiwa APRA,RMS,dan Andi Azis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIl atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda,yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.Dalam situasi seperti ini,konflikpun terjadi.

Refrensi dari Buku Sejarah Indonesia Kelas XII.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (vested interest) - Yang termasuk dalam kategori ini yaitu pemberontakan APRA,RMS dan Andi Azis.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok.Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri.Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.

Peristiwa APRA,RMS,dan Andi Azis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIl atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda,yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.Dalam situasi seperti ini,konflikpun terjadi.

Refrensi dari Buku Sejarah Indonesia Kelas XII.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi
link : Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

Juli 2018

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi - Pemberontakan PKI Madiun termasuk dalam kategori ini,dan juga pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI.Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme,sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith,seorang akademisi Australia,aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam 5 kelompok.Kelompok apasajakah itu ?

• Nasionalisme Radikal (diwakili antara lain oleh PNI)
• Islam (NU dan Masyumi)
• Komunis (PKI)
• Sosialisme Demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI)
• Tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR,kelompok teosofis/kebatinan,dan birokrat pemerintah/pamongpraja).

Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Referensi dari buku Sejarah Indonesia kelas XII.

Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi - Pemberontakan PKI Madiun termasuk dalam kategori ini,dan juga pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI.Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme,sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith,seorang akademisi Australia,aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam 5 kelompok.Kelompok apasajakah itu ?

• Nasionalisme Radikal (diwakili antara lain oleh PNI)
• Islam (NU dan Masyumi)
• Komunis (PKI)
• Sosialisme Demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI)
• Tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR,kelompok teosofis/kebatinan,dan birokrat pemerintah/pamongpraja).

Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Referensi dari buku Sejarah Indonesia kelas XII.

Solawat Nissa Sabyan Terbaru 2018, Populer Sepanjang Masa

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Lain-lain, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Solawat Nissa Sabyan Terbaru 2018, Populer Sepanjang Masa
link : Solawat Nissa Sabyan Terbaru 2018, Populer Sepanjang Masa

Juli 2018

Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang

Juli 2018 - Hallo sahabat PPKn untuk Semua (SD SMP SMA SMK) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurmed, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juli 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, Artikel PPKn, Artikel Sejarah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang
link : Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang

Juli 2018

Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang - Pada masa pendudukan Jepang,keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk.Penididkan tingkat dasar hanya satu,yaitu pendidikan enam tahun.Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan.Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang.Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang,Kimigayo,serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai.Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

Sementara itu,perguruan tinggi di tutup pada tahun 1943.Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung.Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta,serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor.Pada saat itu,perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.

Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahsa pengantar.Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan Indoktrinasasi.Menurut Jepang,pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksankan konsepsi kemakmuran Asia Raya.Namun,bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan.

Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer.Mereka diajarkan Heiho atau sebagai pembantu prajurit.Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan Seinendan dan Keibodan (pembantu polisi).Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu.Dalam Seinendan mereka dijadikan barisan pelopor atau susintai.Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat.Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita.

Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang - Pada masa pendudukan Jepang,keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk.Penididkan tingkat dasar hanya satu,yaitu pendidikan enam tahun.Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan.Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang.Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang,Kimigayo,serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai.Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

Sementara itu,perguruan tinggi di tutup pada tahun 1943.Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung.Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta,serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor.Pada saat itu,perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.

Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahsa pengantar.Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan Indoktrinasasi.Menurut Jepang,pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksankan konsepsi kemakmuran Asia Raya.Namun,bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan.

Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer.Mereka diajarkan Heiho atau sebagai pembantu prajurit.Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan Seinendan dan Keibodan (pembantu polisi).Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu.Dalam Seinendan mereka dijadikan barisan pelopor atau susintai.Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat.Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita.